09 Subregistry

09

Feb2018
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan rekening sub-registry. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut. S Permintaan Data Subregistry
9 February 2018Humas DJPK
10 Undangan DBH DR

23

Jan2018
Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 PMK No. 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, yang mengatur Kepala Daerah menyusun rencana kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR untuk TA 2018 dan atas sisa DBH DR yang belum dilaksanakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota, untuk ... Read More
23 January 2018Humas DJPK
01 2018 DTU

12

Jan2018
Berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran ... Read More
12 January 2018Humas DJPK
01 2018 SKB 4 Menteri

12

Jan2018
Untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Keputusan Bersama yang dapat diunduh melalui tautan berikut. SKB Desa
12 January 2018Humas DJPK
01 2018 PMK 266 Rincian Dandes

10

Jan2018
Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun ... Read More
10 January 2018Humas DJPK
01 2018 PMK 225 TKDD

10

Jan2018
Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis PP dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri ... Read More
10 January 2018Humas DJPK
01 2018 PMK 199 Dandes

10

Jan2018
Dasar hukum PMK ini antara lain: PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016 PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan ... Read More
10 January 2018Humas DJPK