Kemenkeu - Direktorat Jenderal Anggaran, 9 Juli 2021 - Pendaftaran Olimpiade APBN 2021 telah resmi dibuka pada tanggal 6 Juli- 4 September 2021. Kegiatan yang telah memasuki tahun ke-4 ini adalah salah satu forum generasi muda untuk membuktikan diri sekaligus belajar bagaimana #UangKita dikelola dalam rangka menjalankan roda ekonomi Indonesia. ... Read More

Jakarta – Pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Evaluasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua Tahun Anggaran 2020. Acara Focus Group Discussion ini dilaksanakan secara daring dan disiarkan secara live melalui kanal Youtube DitjenPK Kemenkeu ... Read More

Jakarta – Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Covid-19 dan Dampaknya yang terakhir diubah dengan PMK Nomor 94 Tahun 2021, pemerintah daerah diamanatkan untuk melakukan refocusing alokasi TKDD untuk penanganan pandemi Covid-19 dan ... Read More

Jakarta – Dana Fasilitasi Penanaman Modal merupakan penambahan DAK Nonfisik jenis baru pada Tahun Anggaran 2021. Tujuan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah. Sebagai dukungan pemerintah dalam melakukan ... Read More

Jakarta – Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I. Yogyakarta, pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tata sosial yang menjamin kebhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan ... Read More

Jakarta – Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2021 merupakan implementasi dari UU Cipta Kerja untuk memperkuat peran daerah dalam menyelaraskan konteks kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan Pajak Daerah Retribusi Daerah (PDRD) mendukung penyederhanaan perizinan, kemudahan berusaha dan layanan daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional ... Read More