Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

12

Sep2023

Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan DAK Fisik sesuai Juknis yang mana berbeda dengan rencana awal yang telah ditetapkan alokasinya, apakah diperkenankan menjalankan DAK Fisik sesuai rencana awal ataukah harus mengikuti Perpres tentang Juknis DAK?

0  
Seharusnya tetap mengikuti kriteria yang ada dalam Perpres Juknis. Juknis adalah pedoman untuk melaksanakan DAK Fisik. Dalam tahun anggaran berkenaan juga sudah difasilitasi jika ada perubahan untuk bisa disesuaikan melalui revisi PMK juknis.
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Apakah diperbolehkan jika ada perbedaan nomenklatur antara rencana kegiatan DAK Fisik dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran di rencana kegiatan?

0  
Idealnya antara RK dan DPA harus sesuai. BPKAD dan dinas terkait harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Inspektorat Daerah mengenai perbedaan nomenklatur tersebut apakah dapat ditolerir atau masuk ke dalam Catatan Hasil Reviu (CHR). Jika ingin disamakan nomenklaturnya maka pilihannya harus mengubah DPA karena nomenklatur RK saat ini sudah tidak ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023

Apabila ada bidang di Omspan sebutannya Paket tapi di APBD DPA dan kontrak pakai unit apakah bisa apabila terdapat perbedaan seperti itu?

0  
Mengenai satuan kegiatan seperti Paket atau Unit seharusnya DPA APBD mengikuti satuan Rencana Kegiatan yang telah ditetapkan oleh KementerianLembaga baik di KRISNA maupun OMSPAN. Mengenai pencairan penyaluran Dana maka sepanjang besaran Volume dan Unit Cost antara DPA APBD dengan KRISNA OMSPAN adalah SAMA maka pencairan dana tetap bisa diajukan oleh ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

26

Apr2021

Apakah data kontrak DAK fisik 2021 harus dilakukan reviu APIP dahulu?

0  
untuk ketentuan Reviu APIP pada DAK Fisik masih mengacu Perdirjen No Per-3/PK/2020 yang dapat diunduh pada link berikut: https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=14697#:~:text=Contact%20Center%20DJPK-,Perdirjen%20Nomor%20PER%2D3%2FPK%2F2020%20Tentang%20Panduan%20Reviu,setelah%20direviu%20oleh%20Inspektorat%20Daerah.
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah kami bisa menggunakan dana DAU/DBH atau dana yang lain untuk membayar paket pekerjaan sumber dana DAK yang tertunda pembayarannya di tahun 2020?

0  
1. DAU dan DBH merupakan dana yang bersifat semi block grant yang artinya penggunaan sebagaimana dimaksud, ada yang sudah ditentukan peruntukkannya 2. Terkait penggunaan DAU/DBH terdapat kegiatan yang sudah ditetapkan peruntukkan sesuai PMK 17/PMK.07/2021 yaitu Penggunaan 25% dari DTU untuk mendukung program pemulihan ekonomi Daerah dan 8% dari DAU untuk dukungan ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah kami bisa menambahkan kekurangannya dengan menggeser/mengambil dari kegiatan penunjang yang lain misalnya biaya tender?

0  
penggunaan kegiatan penunjang sifatnya fleksibel sehingga daerah bisa melakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan penunjang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat input kontrak penunjang pada OMSPAN sifatnya fleksibel (bisa memilih 7 kegiatan penunjang)
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Apakah Silpa DAK bisa digunakan daerah? kalau bisa digunakan, apa saja peruntukannya?

0  
Sesuai ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, disebutkan bahwa penggunaan sisa dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan tahun anggaran 2014 yang output kegiatannya sudah tercapai, dapat digunakan untuk: 1. mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan ... Read More
26 April 2021papdua