12

Sep2023
Ketentuan pemungutan PBB-P2 diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sesuai Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022, objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
1) Sesuai Pasal 94 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
Dapat kami sampaikan bahwa perlu dilihat kembali pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Agraria. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu permohonan perpanjangan mengakibatkan kembalinya hak atas tanah ke dalam penguasaan pemegang hak milik/pengelolaan atau menjadi tanah negara maka atas perolehan hak milik dimaksud dapat dikenakan BPHTB.
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan karena peristiwa pemindahan hak atau pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak maka terutang BPHTB. Adapun saat terutang BPTHB untuk pemberian hak ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD, NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB dari objek yang berasal dari jual-beli adalah harga transaksi. Adapun, Pasal 44 UU HKPD mengatur bahwa salah satu pengecualian pengenaan BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
1) Berdasarkan Pasal 19 PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang KUPDRD, Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu yaitu jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman. 2) Dalam hal pembayaran Makanan dan/atau Minuman menggunakan voucer ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

12

Sep2023
Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya. Jasa Perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Berdasarkan hal tersebut, atas ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal