17

Apr2020
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, agar dalam rangka pelak`sanaan Desentralisasi setiap daerah mempunyai kemampuan yang relatif sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik. Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pagu alokasi DAU ditetapkan minimal sebesar 26% dari ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Kebijakan DAU tidak bersifat final (dinamis) merupakan kebijakan pagu DAU yang mengikuti realisasi PDN Neto. Sebelum tahun 2017, pagu DAU ditetapkan dalam APBN dengan besaran tetap atau tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun anggaran berakhir. Kebijakan pagu DAU bersifat final (tetap) sepanjang tahun ini berdampak pada beban keuangan negara ketika terjadi ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Kebijakan dinamisasi DAU dimulai tahun 2017 dan berlanjut pada 2018, berdampak pada kenaikan ataupun penurunan pagu DAU secara nasional sesuai dengan realisasi pendapatan negara. Adanya kenaikan penerimaan negara akan berakibat pada naiknya pagu DAU nasional dan begitupun sebaliknya, ketika terdapat penurunan penerimaan negara akan berdampak pada turunnya pagu DAU nasional. Jumlah ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Afirmasi kepada daerah kepulauan dalam perhitungan DAU dilakukan melalui perhitungan wilayah laut dalam alokasi DAU yang dilaksanakan sejak tahun 2008, dengan cara: memasukkan luas laut dalam variabel Luas Wilayah sebagai komponen kebutuhan fiskal daerah. Daerah yang memiliki luas laut kebutuhan fiskalnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Dalam struktur I-Account APBN, DAU dan DBH merupakan jenis transfer dalam kelompok Dana Transfer Umum (DTU). Melalui UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, Pemerintah mengarahkan penggunaan DTU minimal sebesar 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Penyaluran DAU ke daerah dilaksanakan pada hari kerja pertama untuk bulan Januari dan satu hari kerja sebelum hari kerja pertama bulan berikutnya, sebesar 1/12 dari pagu alokasi. Sampai tanggal 11 Juli 2018, telah dilaksanakan penyaluran DAU sebesar Rp234,05T (58,3%) dari pagu sebesar Rp401,49T triliun. Sebagian pagu DAU belum dapat disalurkan karena ... Read More
17 April 2020papdua

17

Apr2020
Terkait penganggaran gaji PNS Daerah, dalam PP Nomor 58 Tahun 2005, antara lain diatur ketentuan bahwa pembayaran gaji PNS Daerah dibayarkan melalui APBD, dan kepada pegawai negeri sipil daerah dapat diberikan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah masing-masing; Permendagri Nomor 33 Tahun ... Read More
17 April 2020papdua