Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat 10710 Fax: 021-3509443     Call Center: 150420 (Jam Operasional: Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB)

12

Sep2023

Terkait Retribusi Menara Telekomunikasi masih menggunakan Perda lama dan belum menyesuaikan dengan Keputusan MK. Apakah bisa penyesuaian dimaksud kami lakukan dengan Perbup sehingga kami dapat melakukan pemungutan Retribus Menara tersebut?

0  
Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihapuskan. UU HKPD berlaku terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 yang sekaligus mencabut UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD. 2. ... Read More
12 September 2023Choirul Rizal

26

Apr2021

Apakah pajak hiburan boleh ditambah dalam peraturan daerah selain yg tertera dalam UU 28/2009 ttg PDRD. Seperti contoh berikut pada poin k. Apakah untuk objek pada poin k dilarang atau sifatnya boleh saja karena tidak melanggar UU sesuai dengan pengertian pajak hiburan itu sendiri. Yang saya dapatkan dibuku panduan dari kementerian keuangan tempat-tempat tersebut tidak termasuk objek pajak. Namun saya belum menemukan dasar hukum kuat yang membuat itu dilarang atau bertentangan dgn UU

0  
dapat kami informasikan bahwa objek pajak hiburan saat ini sudah dibatasi (closed list) sesuai dengan list yang terdapat pada pasal 42 ayat 2 UU No. 28 Tahun 2009
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Aspek Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat klausul penghapusan piutang pajak dapat dilakukan dalam skema pemberian insentif fiskal. Seperti apakah skema pemberian insentif fiskal terkait penghapusan piutang pajak bagi pemerintah daerah Kabupaten/kota?

0  
Dalam pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat pengaturan penambahan pasal terhadap UU 28 Tahun 2009 tentang PDRD terkait pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156B 1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Kronologis transaksi 1. Tanggal 10 Oktober 2019 terbit acte de comand yang ditandatangani oleh notaris dengan penjelasan bahwa pembelian yang akan dilakukan BANK dalam lelang tersebut dilakukan bukan untuk BANK tetapi dilakukan untuk pihak lain yang namanya akan ditentukan/ditunjuk dikemudian hari oleh BANK; 2. pada tanggal 15 Oktober 2019 terjadi proses lelang dengan bukti risalah lelang dan dalam risalah lelang yang tercantum kuasa dari bank (yang pernyataan dari bank bahwa bank selaku pembeli sementara); 3.tanggal 15 oktober 2020 PT Bank BCA menerbitkan surat penunjukan pembeli sebenarnya ke an. Wajib Pajak; PMK nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk pelaksanaan lelang. 1. berdasarkan uu 28 tahun 2009 bahwa pasal 90 ayat 1 huruf o saat terhutangnya bphtb *lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang, bagaimana pengakuan atas “acta de comand” pada UU 28 tahun 2009? 2. kami harus menetapkan BPHTB terhutang berapa kali?

0  
1) Bank selaku kreditur dapat membeli melalui lelang terhadap agunan kreditnya sendiri, namun sifatnya pembelian sementara sampai kemudian bank kreditur akan menunjuk pembeli yang sebenarnya dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Rencana pembelian sementara oleh bank tersebut harus diawali dengan pembuatan akta otentik yang dikenal dengan Akta Pembelian buat ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

npoptkp apakah digunakan per transakai atau sekali seumur hidup untuk setiap wajib pajak?

0  
Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan: Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak. Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan sebagai berikut: NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan satu kali per Wajib ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

Terkait OPB yg akan diterbitkan SPPT 5 tahun ke belakang, dalam hal pendataan, WP mengisi SPOP dan LSPOP tahun 2021 saja atau mengisi SPOP dan LSPOP nya juga 5 tahun ke belakang?

0  
1. Sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 7 ayat (4) huruf b, bahwa Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar darijumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh WP. 2. Jika Wajib Pajak tidak mendaftarkan ... Read More
26 April 2021papdua

26

Apr2021

BPN menyelenggarakan program PTSL pada tahun 2018 dengan BPHTB terhutang (cap merah). Kemudian masyarakat yang masih memiliki hutang dimaksud melakukan pengurusan BPHTB pada tahun 2021. Pertanyaan kami, bagaimana menetapkan saat terhutangnya dan perhitungan dasar NPOP ? Apakah akan dihitung berdasarkan tahun 2018, ataukah tahun 2021

0  
1. Pada prinsipnya saat terutang BPTHB bukan pada saat pengajuan sertifikat hak ke BPN, melainkan saat terutang seperti diatur dalam Pasal 90 UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD (misalnya, untuk jual beli = saat terutang adalah saat akta jual beli ditandatangani notaris/PPAT). 2. Oleh karena itu, dalam hal atas tanah ... Read More
26 April 2021papdua