Tanda pengenal usaha dan profesi yang diselenggarakan melekat pada bangunan usaha dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut, bukan merupakan objek Pajak Reklame sesuai Pasal 47 ayat (3) huruf c UU PDRD. Tanda pengenal dimaksud, sepanjang telah memenuhi ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha/profesi, ... Read More

Penyelenggaraan reklame dalam rangka pelaksanaan kegiatan politik dikecualikan dari obyek Pajak Reklame sehingga tidak dapat dikenakan Pajak Reklame. Dalam rangka mengatur penyelenggaraan reklame tersebut, Kepala Daerah dapat menerbitkan peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang bentuk, ukuran, lokasi, bahan, dan durasi pemasangan reklame.

Terdapatnya operator milik swasta yang menempel pada menara TVRI tidak menyebabkan berubahnya fungsi utama menara tersebut, maka tidak dapat dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf a pengecualian pengenaan Pajak Parkir hanya diberikan kepada penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sementara penyelenggaraan parkir oleh BUMN dan BUMD merupakan objek Pajak Parkir. Untuk penyelenggaraan parkir milik pemerintah dan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga maka: Dalam ... Read More

Sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (4) huruf a pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya.