21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   View | PP Nomor 61 Tahun 2010
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah.   View | PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah View | PP ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.   View | PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum View | PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.   View | PP No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah   View | PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah View | PP No. 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri   View | PP No. 02 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta ... Read More
21 November 2015Pengelola

21

Nov2015
Bahwa untuk memperluas investasi pemerintah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung di bidang infrastruktur dan bidang lainnya, serta memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti PP No. 8 tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah.   View | PP No. 01 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
21 November 2015Pengelola