Jakarta –  Selama kurun waktu 13 Tahun terakhir (2009 s.d. 2021), total alokasi Dana Otsus dan DTI untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp.37,6 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 7,3%, yang terdiri dari Dana Otsus sebesar Rp25,45 Triliun dan DTI sebesar Rp12,17 Triliun. Disamping mendapatkan pendanaan khusus dalam bentuk Dana ... Read More

Jakarta – Sejak dianggarkan pertama kali di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 total alokasi Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh sebesar 88,43 Triliun. Nominal yang diperoleh sangat besar, akan tetapi pengelolaan Dana Otsus Aceh belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan sisa Dana Otsus Aceh kurun waktu 2013 ... Read More

Jakarta, 21 April 2021 – Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah yang diikuti dengan pendanaannya. Desentralisasi fiskal tersebut mengandung dua makna, yaitu keleluasaan dalam mengelola belanja daerah (expenditure assignment) dan pemberian sumber pendapatan daerah (revenue ... Read More

Jakarta, 6 April 2021 – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Astera Primanto Bhakti mewakili Menteri Keuangan menghadiri pembukaan MUSRENBANG RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 yang dilakukan secara virtual dan disiarkan secara langsung dalam akun youtube Bappeda Bali. Penyusunan MUSRENBANG merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Tahun ... Read More

Jakarta – Dirjen Perimbangan Keuangan mewakili Menteri Keuangan pada acara Webinar Nasional PDRI pada hari Selasa, 23 Maret 2021 dengan tema: “Dana Hibah Perspektif Kebijakan Publik”. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan peserta yang merupakan para dosen seluruh Indonesia yang tergabung kedalam PDRI. Acara webinar dipimpin oleh Ketua Umum DPP PDRI, Ahmad ... Read More

Jakarta, 22 Maret 2021 – Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. 10 Tahun 2021). Pengaturan ... Read More