Dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam PMK 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, dan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru, memperbarui nomenklatur kelembagaan dan pejabat pelaksanaan, serta menyesuaikan alur proses bisnis antar unit eselon I dan Kementerian/Lembaga terkait perencanaan, ...

Sesuai amanat dalam pasal 62 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, penetapan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH) dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil (LB DBH) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hal tersebut juga dipertegas dalam ketentuan pasal 53 ...

Sebagaimana amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan salah satu jenis DAK yang merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) dan digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ...

Peta Kapasitas Fiskal Daerah disusun sebagai instrumen untuk memperkuat pengelolaan hubungan fiskal pusat–daerah sekaligus menjalankan amanat regulasi terkait hibah, pembiayaan, dan pendanaan daerah yaitu Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang ...

Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA 2026 RPMK dimaksud merupakan amanat dari Pasal 172 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara ...

Dalam rangka menyesuaikan ketentuan dalam PMK Nomor 183/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah melalui Pemotongan DAU dan/atau DBH, agar sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, saat ini sedang disusun konsep Rancangan PMK sebagai pengganti PMK Nomor 183/PMK.07/2017. Penggantian PMK ini bertujuan untuk menyelaraskan ...

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Kementerian Keuangan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Pemberian Pinjaman Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber dari Dana Lembaga Keuangan Bank (LKB) atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). RPMK ini bertujuan ...

Sebagaimana amanat Pasal 169 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional yang dilakukan melalui a.) penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, b.) penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah, c.) pengendalian dalam kondisi darurat, dan ...